dinsos Palu (21/11) – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025 pada 20–21 November 2025 di Swiss-Belhotel Silae Palu. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, dan dihadiri oleh unsur Kementerian Sosial, perangkat daerah provinsi, serta Dinas Sosial dan Bappeda dari seluruh kabupaten/kota.
Hari pertama dibuka dengan penampilan Tari Mokambu dan vocal group siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu yang menampilkan semangat dan karakter generasi muda binaan Sekolah Rakyat. Dalam sambutan pembukaan, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penyelarasan kebijakan berbasis data menjadi fondasi penting agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kelompok prioritas. Beliau menegaskan bahwa DTSEN sebagai data tunggal yang telah terintegrasi menjadi acuan utama Pemerintah Daerah dalam memastikan ketepatan sasaran intervensi.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Dr. Farid R. Yotolembah, S.Sos., M.Si, kemudian memaparkan kebijakan pemutakhiran DTSEN, alokasi data ke kabupaten/kota, serta perkembangan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso. Ia menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga desil 1–2. Materi lainnya disampaikan oleh narasumber dari kementerian mengenai mekanisme pengelolaan DTSEN serta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Memasuki hari kedua, rakor difokuskan pada pelaksanaan desk evaluasi Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota. Setiap daerah menyampaikan kondisi, progres, tantangan, dan rekomendasi untuk mempercepat penguatan layanan pendidikan berasrama tersebut. Desk ini menjadi ruang koordinasi teknis agar pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sulteng berjalan seragam dan terukur sesuai standar nasional.
Selain itu, Dinas Sosial Provinsi juga menggelar desk program kerja bersama seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota untuk menyelaraskan arah kebijakan, sinkronisasi program prioritas, dan memastikan kesiapan pelaksanaan program sosial tahun 2025. Melalui dialog dan pendampingan teknis, kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas kabupaten/kota dalam mewujudkan layanan kesejahteraan sosial yang lebih responsif.
Rakor dua hari ini resmi ditutup oleh Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Kiki Rezqi Ramdaniasari, S.STP, MM, yang menekankan pentingnya komitmen bersama, integrasi data yang akurat, dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Beliau berharap hasil rakor dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah.