Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia

Palu (29/2) – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selaku Dinas yang menginisiasi Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Aula Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu.

Kegiatan Uji Publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta saran sebagai penyempurnaan RANPERDA sehingga diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan Lanjut Usia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 15 (lima belas) perwakilan OPD, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan juga organisasi terkait terkait yaitu Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, DP3A Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, BKKBN Provinsi, Biro Hukum, Dinas Koperasi dan UKM, Biro Kesra, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Provinsi, UPT PSTW Madago Tentena, LKS Ar-Rahman, LKS LU Pelita Hati, dan LiBU Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan narasumber terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dra. Sitty Hasbia N. Zaenong, M.Si dan juga Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi Bapak Dedy Wahyudi, S.H., M.Si

Dalam pemaparannya, Ibu Dra. Sitty Hasbia N. Zaenong, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengemukakan bahwa :

“Salah satu alasan penyusunan RANPERDA Kesejahteraan Lanjut Usia adalah karena Sampai saat ini terkait lanjut usia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri belum memiliki payung hukum terkait kelanjutusiaan. Peraturan Daerah Lanjut Usia ini kemudian nantinya akan di breakdown dalam Strategi Daerah Kelanjutusiaan karena ini sesuai dengan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1613/D-I/KPS.04.01/06/2023 Perihal Kebijakan/Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya terkait Kelanjutusiaan dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang harus di breakdown menjadi strada kelanjutusiaan” (Kamis, 29 Februari 2024)

Selanjutnya, Bapak Dedy Wahyudi selaku Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi juga sebagai narasumber pada kegiatan uji publik tersebut, mengatakan bahwa :

“Dalam RANPERDA tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini juga mencakup tentang Peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia potensial dan juga bagi lanjut usia tidak potensial dimana ruang lingkupnya terdiri dari pelaksanaan kesejahteraan lanjut usia, pendekatan pelayanan, kelembagaan kesejahteraan, pendataan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, rencana aksi daerah dan juga terkait dengan pendanaan” (Kamis, 29 Februari 2024)

Kegiatan Uji Publik berjalan dengan sangat baik dan sangat kondusif, dimana dalam kegiatan tersebut kemudian mampu menghasilkan beberapa saran serta masukan-masukan dari beberapa OPD terkait yang nantinya akan di masukkan ke dalam RANPERDA Kesejahteraan Lanjut Usia itu sendiri. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini, mampu meningkatkan secara signifikan kesejahteraan dan kualitas hidup para lanjut usia khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *